"Local Wisdom" Sasi Lompa Negeri Haruku, Bagaimana Keberlanjutannya ??

I.      Pengertian Sasi Dan Cakupan Masalahnya 

A.   Tradisi Pengelolaan “ Sasi ” di Pulau Haruku

       Pulau Haruku adalah salah satu pulau kecil  yang berada pada gugusan Pulau - pulau Lease (Ambon, Haruku, Saparua, Nusalaut, Pombo dan Molana), yang  terletak di sebelah Timur Kota / Pulau Ambon .   Sebagaimana desa - desa lain di Maluku, maka demikian juga halnya di negeri - negeri (desa) di pulau Haruku, hukum adat sasi sudah ada sejak dahulu kala. Belum ditemukan data dan informasi autentik tentang sejak kapan sasi diberlakukan di desa ini. Tetapi, dari legenda atau cerita rakyat setempat, diperkirakan  pada tahun 1600-an, sasi sudah mulai dibudayakan di pulau  Haruku. Pada zaman itu kepercayaan masyarakat masih dipengaruhi oleh kehidupan dengan alam sekitarnya (Animisme dan Dinamisme), hal ini menyebabkan secara turun temurun hubungan dengan alam selalu diwarnai dengan upacara atau ritual seperti Sasi.

Sasi dapat diartikan sebagai larangan untuk mengambil hasil sumberdaya alam tertentu sebagai upaya pelestarian   demi menjaga  mutu dan populasi sumberdaya hayati (hewani maupun nabati) alam tersebut. Karena peraturan-peraturan dalam pelaksanaan larangan ini juga menyangkut pengaturan hubungan manusia dengan alam dan antar manusia dalam wilayah yang dikenakan larangan tersebut, maka sasi, pada hakekatnya adalah norma hukum adat yang berlaku di pulau Haruku, juga merupakan suatu upaya untuk memelihara tata-krama hidup bermasyarakat, termasuk upaya ke arah pemerataan pembagian atau pendapatan dari hasil sumberdaya alam sekitar kepada seluruh warga / penduduk setempat.

B.   Dasar Hukum dan Kelembagaan Pengelolaan “Sasi”

Sasi  memiliki  peraturan - peraturan yang ditetapkan dalam suatu keputusan kerapatan Dewan Adat yang disebut  “Saniri”. Di pulau Haruku Dewan Adat disebut nama dengan  Saniri'a Lo'osi Aman Haru-ukui, atau "Saniri Lengkap Negeri Haruku". Keputusan  kerapatan Dewan adat inilah yang dilimpahkan kewenangan pelaksanaannya kepada lembaga Kewang. Kewang adalah “Lembaga Adat dibawah Dewan Adat/Saniri yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan  pelaksanaan peraturan – peraturan Sasi.            

Lembaga Kewang di pulau Haruku Haruku dibentuk sejak Sasi ada dan diberlakukan di desa.

Struktur kepengurusan Lembaga Kewang adalah sebagai berikut:

1.    Seorang Kepala Kewang Darat

2.    Seorang Kepala Kewang Laut

3.    Seorang Pembantu (Sekel) Kepala Kewang Darat;

4.    Seorang Pembantu (Sekel) Kepala Kewang Laut;

5.    Seorang Sekretaris

6.    Seorang Bendahara

7.    Beberapa orang Anggota Kewang (Darat dan Laut).

Adapun para anggota Kewang dipilih dari setiap soa (marga) yang ada di Haruku. Sedangkan Kepala Kewang Darat maupun Laut, diangkat menurut warisan atau garis keturunan dari datuk - datuk pemula pemangku jabatan tersebut sejak awal mulanya dahulu. Demikian pula halnya dengan para pembantu Kepala Kewang. Sebagai pengawas pelaksanaan sasi, Kewang berkewajiban :

a. Mengamankan Pelaksanaan semua peraturan sasi yang telah diputuskan oleh musyawarah Saniri Besar ;

b. Melaksanakan pemberian sanksi atau hukuman kepada warga yang melanggarnya ;

c.  Menentukan dan memeriksa batas-batas tanah, hutan, kali, laut yang termasuk dalam wilayah sasi;

d.  Memasang atau memancangkan tanda-tanda sasi; serta;

e. Menyelenggarakan Pertemuan atau rapat-rapat yang berkaitan dengan pelaksanaan sasi tersebut.

II.  Model Pengelolaan

      Model Pengelolaan Sumberdaya Pantai seperti telah dikemukakan sebelumnya adalah Berbasis pada Masyarakat (Community Based Resourced Management) dimana penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah dan stakeholder lainnya hanya mendukung. Untuk mengetahui bagaimana Model Pengelolaan di Pulau Haruku dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Jenis  dan Peraturan Sasi di Pulau Haruku

1.    Jenis – jenis Pengelolaan Sasi

Di negeri - negeri  pulau Haruku, dikenal empat jenis pengelolaan  sasi, yaitu:

a.    Sasi Laut   ;  yang  menjadi  kewenangan Kewang Laut

b.    Sasi Kali    ;  yang  menjadi  kewenangan  adalah  Kewang Laut dan Kewang  

                      Darat.

c.    Sasi Hutan ; yang menjadi kewenangan Kewang Darat  (khusus Hutan 

                      Mangrove menjadi tanggung jawab Kewang Darat / Laut

d.    Sasi dalam Negeri (Desa) ; menjadi kewenangan Kewang Darat